Perseteruan antara Barat dengan Iran soal program nuklir Teheran seperti tak pernah habis-habisnya. Belum lama ini Barat kembali mengancam, namun Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad menegaskan program nuklir Iran demi kepentingan sipil dan pembangkit energi, bukan untuk pemusnah massal.

Ancaman sanksi baru bagi Iran kembali dilontarkan enam kekuatan utama dunia, yang terlibat dalam perundingan nuklir negara itu, apabila Teheran tidak bersedia menerima paket insentif yang ditawarkan sebagai kompensasi dihentikannya aktivitas pengayaan uranium.

Kegiatan pengayaan merupakan upaya untuk menghasilkan bahan bakar yang bisa digunakan untuk reaktor pembangkit nuklir tetapi juga untuk keperluan bahan bom atom.

Inggris mengatakan, Iran akan menghadapi sanksi baru PBB jika hingga hari Selasa (5/8) tidak memberikan tanggapan atas tawaran paket insentif, ungkap seorang juru bicara di Kementerian Luar Negeri Inggris.

"Kami akan kecewa apabila tidak ada tanggapan atas proposal-proposal E3 hingga Selasa," ungkap juru bicara tersebut, mengacu proposal yang secara resmi diajukan kepada Teheran oleh Inggris, Prancis, dan Jerman. "Kami tidak akan punya pilihan lain kecuali meminta PBB agar kembali menjatuhkan sanksi," ia menandaskan.

Sikap serupa juga disuarakan oleh Kementerian Luar Negeri Prancis. Diungkapkan, Iran bakal harus menghadapi sanksi-sanksi baru jika hingga hari Selasa tetap tidak memberikan tanggapan positif atas paket insentif, sebagai kompensasi penghentian aktivitas pengayaan uranium, yang ditawarkan komunitas internasional.

Kementerian tersebut, dalam pernyataan yang disampaikan Senin (4/8), menyatakan Paris kecewa karena kurangnya tanggapan gamblang Iran atas proposal-proposal yang disampaikan. Peringatan Prancis disampaikan setelah berlangsungnya percakapan pertelepon dengan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Javier Solana, yang beberapa saat sebelumnya sudah melakukan apa yang disebut seorang juru bicara di kementerian itu sebagai pembicaraan-pembicaraan tidak meyakinkan dengan petinggi juru runding nuklir Iran, Saeed Jalili, setelah Teheran tidak memenuhi tenggat penyampaian tanggapan tawaran kompensasi.

Sementara itu Juru Bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Gonzago Gallegos, mengatakan Jalili menyampaikan kepada Solana bahwa Teheran akan memberikan tanggapan tertulis pada Selasa (5/8).

Meski ditekan berat, Teheran dengan tegas menolak desakan penghentian aktivitas pengayaan uranium, yang disebutkannya hanya bertujuan untuk memproduksi bahan bakar bagi pembangkit listrik tenaga nuklir.

Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad menegaskan program nuklir Iran untuk kepentingan sipil dan pembangkit energi, bukan untuk pemusnah massal. Sementara itu, televisi milik Pemerintah Iran melaporkan, dalam pembicaraan per telepon antara Solana dan Jalili, kedua belah pihak sepakat untuk terus melanjutkan perundingan.

IAEA telah menyelidiki Iran selama tiga tahun atas tuduhan AS bahwa negara itu menyembunyikan program pengembangan senjata nuklir tetapi tidak pernah mencapai kesimpulan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Mikhail Kamynin mengatakan: "Kami mendesak Iran untuk menanggapi secara konstruktif permintaan dewan pelaksana IAEA untuk bekerjasama penuh untuk mengatasi permasalahan tersebut, termasuk dengan membuat moratorium baru atas kegiatan terkait dengan pengayaan uranium." Rusia berupaya mempertahankan hubungan dekat dengan Teheran dan telah membangun stasiun pembangkit nuklir Iran pertama di Bushehr.

Menembus geopolitik

Isu program proliferasi nuklir Iran tidak semata persoalan pengembangan teknologi atau sumber energi alternatif, tetapi telah menembus ranah lainnya yang lebih luas yaitu geopolitik dan keseimbangan kekuatan regional di Timur-Tengah. Kedua aspek terakhir ini, meminjam terminologi Ben Tonra (2001), termasuk ke dalam domain kompleks keamanan (security complex) dan tirai keamanan (security overlay).

Di bawah Ahmadinejad yang menjabat presiden sejak 2005, Barat khususnya Amerika mengkuatirkan Iran bisa mengoyak tirai keamanan regional yang bagi Barat merupakan kokon yang membentengi kompleks keamanan yang di dalamnya menyangkut eksistensi Israel.

Menurut Gunaryadi, Ketua Bidang Kajian Ilmu Sosial Institute for Science and Technology Studies (ISTECS) Belanda, indikasi kasat-mata terhadap kebijakan Barat tersebut bisa dilihat dari perbedaan standar sikap dan intensitas manuver Amerika dalam penyelesaian krisis nuklir Korea Utara. Bagi Amerika, Iran sebagai sebuah kekuatan nuklir lebih besar bahayanya terhadap kompleks keamanan dan tirai keamanan Israel, sebagai satu-satunya kekuatan nuklir di Timur-Tengah, dibanding Korea Utara.

Kekuatiran Barat itu berbasis pada pernyataan Ahmadinejad yang ingin "menghapus Isreal dari peta dunia", bahwa Barat yang mesti "bertanggung jawab atas terjadinya holocaust, bukan bangsa Palestina", bahwa "suatu hari nanti Israel akan hancur", dan sebagainya. Kombinasi figur seorang Ahmadinejad dengan kekuatan nuklir Iran, secara luas mengakumulasi kekuatiran tadi.

Barat tidak mempercayai Iran jika kemampuannya memperkaya uranium pada tingkat pembangkit energi akan berhenti pada tingkatan tersebut, tetapi akan diteruskan untuk merekayasa bom nuklir, sebuah tuduhan yang dengan konstan dibantah oleh oleh Teheran.

Hingga saat ini, perang urat-syarat semakin intens. Amerika tidak mengenyampingkan serangan-mendadak terhadap Iran. Sebaliknya, apabila diserang, Teheran menegaskan Iran akan menyerang semua kepentingan Amerika di seluruh penjuru dunia dan tentu saja, Israel. Usaha Amerika di Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan resolusi untuk Iran gagal mendapat dukungan bulat.

Diperkirakan jika opsi militer ini diambil oleh Amerika dan sekutunya, efeknya akan sangat berbeda dari suksesnya aksi serangan-mendadak yang dilakukan Israel terhadap fasilitas nuklir Osirak. Dalam kasus Osirak, Irak tidak memiliki kepabilitas militer yang memadai untuk melakukan serangan-balik terhadap aksi punitive yang dilakukan Israel karena telah letih dalam Perang Irak-Iran. Disamping itu, dukungan internal terhadap rezim Saddam Hussein sudah terfregmentasi dan tidak kohesif, serta absennya dukungan ideologis yang kuat. Teheran tampaknya kini memiliki semua aspek kapabilitas di atas.

Dalam kasus proliferasi nuklir Iran ini, posisi Indonesia cukup dilematis. Hal ini disebabkan tingkat ketergantungan Indonesia terhadap Barat masih tinggi di satu pihak, sedangkan di pihak lain, Indonesia adalah negeri yang berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. Posisi inilah membuat Indonesia memberikan dukungan yang bersyarat kepada Iran dalam program nuklirnya. Indonesia hanya mendukung Teheran sejauh program proliferasi nuklir tersebut hanya untuk kepentingan damai yaitu sebagai sumber energi alternatif. Jakarta tidak mendukung Teheran jika teknologi tersebut dikembangkan menjadi bom nuklir.tbr