Namanya juga kreatif, hal yang tidak mungkin sekalipun bisa dijadikan mungkin. Begitu juga dengan Djalil yang dengan kreatifnya memindahkan dana milik Pemkot Bima ke rekening pribadinya dalam bentuk deposito. Nilainya pun tak tanggung-tanggung, dana milik pemkot yang dipecah ke dalam empat deposito 1 (satu) tabungan Taplus BNI 46 senilai Rp 3,1 miliar

Perinciannya 8 Agustus 2005, Djalil membuka deposito dengan nomor rekening 00733783229 senilai Rp 1 miliar. Dana ini ditarik dari rekening PBB pada tanggal 13 Juli 2005 di BPD cabang Bima.

 Pada tanggal 29 Agustus 2005 terjadi transfer dari BRI cabang Bima ke rekening nomor 74354986 seesar Rp 1 miliar. Dana ini berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang tersimpan di bank tersebut.

Kemudian 7 Desember 2005, Djalil membuka deposito pada rekening 0093135687 sebesar Rp 750 juta. Hanya saja dari mana sumbernya tidak diketahui. Pada tahun berikutnya, 3 Februari 2006, Djalil kembali membuka deposito senilai Rp 350 juta dengan nomor rekening 0096686564. Dana sebesar itu pun tidak diketahui darimana sumbernya.

Setelah membuka deposito, dalam laporan tersebut Djalil juga melakukan serangkaian penarikan, yakni 7 Desember 2005 terjadi penarikan dana sebesar Rp 1 miliar pada rekening 73378329, kemudian kembali terjadi penarikan rekening pada tanggal 2 Januari 2006 sebesar Rp 750 juta dari rekening 0093135687 dan pada tanggal yang sama pula terjadi penarikan sebesar Rp 1 miliar dari rekening 74354986.

Tak hanya dana Pemkot, Djalil pun menjahili Alokasi Dana Insentif PBB dari Pemerintah pusat sebesar Rp 1.224.723.944 yang pembayarannya melalui KPN Bima.

Djalil tidak tinggal diam, urusannya dikutak-kutik pihak ketiga. Dia pun balas menuding bahwa pernyataan Sudirman tidak benar dan penuh kepalsuan. Tak tanggung-tanggung dalam sebuah acara dialog bertema pemberantasan korupsi yang disiarkan langsung (live) Bima TV, (7/6/07). Dalam acara tersebut Djalil mengungkapkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penyimpangan sebesar Rp10,9 miliar di Pemerintah Kota (Pemkot) Bima. Untuk memperkuat pernyataannya soal kebocoran anggaran tersebut, Djalil mengatakan siap mati untuk menjadi saksi ahli.

Pemkot pun tak mau tinggal diam. Serangan balik pun dilakukan. Kepala Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Kota Bima, H Abubakar Ma’alu, SH.  malah balik menuding bahwa berdasarkan hasil laporan BPK ke Bawasda justru Djalil terbukti mengalihkan rekening Pemkot Bima ke rekening pribadinya senilai sekitar Rp2,3 miliar. 

Pengusutan pun dilakukan, ternyata dari serangkain bukti-bukti yang dikumpulkan ternyata memang telah terjadi pemindahan dana milik Pemkot Bima Ke rekening pribadi atas nama Djalil.

Dari total dana yang ditarik sebesar Rp 2,750 miliar itu, oleh Djalil dipakai untuk pembayaran lampu hias kepada Frans, Jakarta sebesar Rp 500 juta. Adapun sisanya sebesar Rp 650 juta tidak diketahui penggunaannya oleh Mustara dari Bendahara Umum Daerah (BUD).

Namun setelah dilakukan pengecekan ternyata dana sebesar itu tidak ditemukan dalam rekening bank milik Pemkot, sehingga sulit diidentifikasi penyimpanan maupun penggunaannya.

Pihak kejaksaan Negeri Raba Bima tentu tidak mau tinggal diam melihat adanya aroma ‘busuk’ di depan hidung. Meski kedua pihak yang saling tuding memilih jalur damai alias islah dengan dalih hanya kesalahan administrasi semata. Toh kejaksaan tak mau memperdulikan islah tersebut dengan menjadikan Djalil sebagai tersangka, tidak saja dalam urusan memindahkan dana Pemkot ke rekening pribadi tapi juga ketertlibatannya dalam penyimpangan di sejumlah proyek milik Pemkot. Hanya saja yang menarik, sejak Juni 2007 sampai berita ini ditulis status yang disandang Djalil tetaplah tersangka.