Biasanya kesejahteraan rakyat selalu dihembus-hembuskan untuk mempengaruhi masyarakat agar menyetujui pemekaran. Tapi pada ahirnya semuanya sadar bahwa kesejahteraan itu tidak ada hubungannya dengan pemekaran. Bahkan muncul raja-raja kecil dan korupsi pun meraja lela.

Hati-hati, jika kebablasan sampai dengan 2025, jumlah provinsi di Indonesia diprediksi bisa mencapai 40 provinsi. Itu kata Menteri Dalam Negeri Mardiyanto. Apa untungnya? Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk penunda pemekaran daerah baru, ada yang berpendapat sebaiknya jangan ada lagi pemekaran, stop sampai disini!

Delapan tahun terakhir ini memang banyak daerah yang berbondong-bondong membiakkan propinsi dan kabupaten/kota. Langkah ini mempunyai tujuan untuk menarik dana dari pemerintah pusat ke daerah. Maraknya pemekaran wilayah ini terkait struktur APBN yang kaku. Ini terlihat dari cara pengalokasian anggaran ke daerah yang tidak berbasis kebutuhan melainkan secara administrasi pemerintahan. Ketika daerah membutuhkan sentra pertumbuhan ekonomi baru, mereka tak bisa mengajukan dana ke pusat. Satu-satunya cara tersisa melalui pembentukan daerah baru.

Lucunya, semua provinsi atau kabupaten/kota baru ini langsung berstatus otonom. Artinya, pemerintah pusat harus langsung menyediakan semua sarana dan prasarana pendukung pemerintahan di daerah. Pemerintah harus menyediakan beragam keperluan daerah baru mulai gedung perkantoran, mobil dinas, dan rumah dinas Gubernur/Bupati/Walikota hingga pembentukan DPRD. Belum lagi pemerintah pusat juga harus menganggarkan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), hingga dan bagi hasil sumber daya alam.

Di balik itu, upaya pemekaran itu membuat banyak orang sangat senang terutama yang terlibat didalamnya. Dengan model pemekaran seperti ini, Ryaas mencatat ada tiga kelompok utama yang paling besar merasakan keuntungan yaitu birokrat, partai politik (Parpol), dan pengusaha setempat.

Pemekaran wilayah membuka lowongan pejabat yang tentu memberi kesempatan birokrat memegang jabatan. “Sehingga banyak birokrat yang berdoa siang malam agar terjadi pemekaran wilayah di daerahnya,” kata Ryaas yang juga dikenal sebagai pakar otonomi.

Buat pengusaha, kesempatan menjadi penyedia berbagai kebutuhan daerah baru di atas sangat terbuka lebar. Apalagi buat pengusaha yang telah berpartisipasi sejak awal pembentukan daerah.

Sedangkan Parpol dan politisi daerah mendapat manfaat dengan adanya DPRD baru. Calon legislatif di provinsi dan Kabupaten/Kota dari daerah asal yang sebelumnya gagal menyandang gelar anggota dewan, bisa duduk di kursi empuk parlemen.

Inilah yang membuat pemerintah pusat seakan tak berdaya dengan kejadian ini. Ryaas mencatat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya sebatas   mengeluhkan masalah ini selama dua tahun berturut-turut dalam pidato kenegaraannya di depan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Ini juga tak lepas dari polah wakil rakyat di Senayan yang tidak pernah menggagalkan usulan pemekaran wilayah.

Tak heran, saat ini pemekaran wilayah sudah menjadi lahan korupsi yang basah bahkan dari awal pembentukannya. Ryaas menyebut maraknya aksi pemekaran wilayah ini sudah bertentangan dengan prinsip good governance. "Saya usul Presiden membuat Perpu Moratorium Pemekaran Wilayah," kata Mantan Menteri Dalam Negeri di era Presiden Abdurrahman Wahid, seperti dilansir KONTAN. .

Memang banyak pihak mensinyalir pemekaran wilayah ini menjadi ajang korupsi besar-besaran. Bahkan, pemekaran wilayah sebenarnya telah menjadi proses pemiskinan daerah. Banyak daerah baru yang tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis. Akibat pemekaran, pemerintah memecah DAU dan DAK suatu daerah menjadi dua, untuk daerah asal dan  daerah baru. Pada akhirnya, dua daerah ini sama-sama tak lagi mampu memenuhi kebutuhan mereka.

Sejak lama Pemerintah pusat sebenarnya berkeinginan untuk mengerem pemekaran. Tapi rem mereka secara teknis pemerintahan tak pakem untuk menahan laju pemekaran. Apalagi ketika berhadapan dengan kekuatan politis yang menjadi katalisator. Tak heran, semakin banyak lah daerah yang benar-benar menggantungkan hidupnya pada pemerintah pusat. Dari 165 daerah baru, 95%-nya bergantung ke pusat.

Pemahaman keliru

Pemahaman otonomi daerah kadang dipahami oleh sebagian daerah secara tidak utuh alias separuh atau sebagian saja. Otonomi daerah seperti menjadi senjata ampuh untuk membuat tuntutan bersifat memaksa kepada pemerintah pusat dengan opsi dimekarkan atau keluar dari NKRI.

Jelas hal ini sudah bertentangan dengan semangat otonomi daerah yang selalu mengedepankan semangat kesatuan dan persatuan. Otonomi lebih banyak diartikan sebagai kekuasaan utuh yang dimiliki, yang akhir-akhir ini telah menimbulkan pertentangan tidak hanya bersifat vertikal malah cenderung melebar pada pertentangan horizontal.

       Konsep dasar otonomi daerah menyiratkan bahwa keleluasaan yang diberikan akan selalu diikuti oleh tugas dan kewajiban daerah berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta memelihara hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah dan antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.

Timbulnya raja-raja kecil daerah memang tidak sepenuhnya benar, tapi adanya keinginan untuk berkuasa dan menjadi raja kecil pada tingkatan kerajaan kab/kota juga tidak serta merta bisa disangkal.

Kita tidak mengharamkan adanya pemekaran sepanjang memenuhi persyaratan, bukan dengan melakukan manipulasi data yang pada akhirnya akan membuat suatu daerah menjadi hidup segan mati tak mau, dimana pada APBD tidak lagi memiliki perbandingan yang wajar antara belanja pegawai dengan belanja publik. Di Kabupaten Samosir misalnya perbandingan untuk belanja publiknya tidak lebih dari 10%. Apa yang terjadi…..? APBD hanya dihabiskan untuk belanja pegawai yang meliputi gaji dan tunjangan, lalu mengapa terus dipertahankan…?

Melirik dari sebagian pemekaran daerah yang ada, Justru efek yang mesti mendapatkan perhatian lebih adalah adanya bibit perpecahan yang diawali dengan adanya keegoan masing-masing daerah. Coba bayangkan begitu sulitnya pemerintah Pusat dan Propvinsi hanya untuk menyelesaikan persengketaan batas wilayah antar Kabupaten/kota yang sampai memakan waktu bertahun-tahun. begitu besarkah ‘kekuasaan’ Kabupaten/kota sehingga bisa menolak keputusan pusat sebagai induk kekuasaan di negara ini…?

Menurut pengamat membatalkan konsep otonomi adalah hal yang mustahil, namun pengaturan lebih jelas dan tegas seharusnya sudah dilakukan. Otonomi adalah konsep keadilan dan pemerataan bukan konsep pembagian kekuasaan. Anggapan otonomi identik dengan pemekaran adalah kurang tepat, tapi pemberdayaan daerah yang ada itu yang lebih diutamakan. Jangan sampai dengan alasan otonomi lalu seenaknya untuk membentuk daerah baru tapi malah mematikan kabupaten induk. Masyarakat tidak memaksakan pemekaran tapi masyarakat hanya ingin menyampaikan rasa keadilan. ini artinya tercapai keadilan tidak perlu ada pemekaran.tbr

Juni 2008 DPR Sahkan Pemekaran 10 kabupaten/kota baru di sejumlah provinsi.

·        Kabupaten Labuan Batu Selatan (Sumut)

·        Labuan Batu Utara (Sumut)

·        Bengkulu Tengah (Bengkulu)

·        Sungai Penuh (Jambi)

·        Toraja Utara (Sulsel)

·        Bolaang Mongondow Timur (Sulut)

·        Bolaang Mongondow Selatan (Sulut)

·        Lombok Utara (NTB)

·        Buru Selatan (Maluku)